1. Organisasi
perlindungan masyarakat adalah :
A.LINMAS
B.PMI
C.Puskesmas
D.Karang Taruna
2. Contoh tindakan upaya yang dilakukan oleh TNI dalam
membela negara,kecuali :
A.menghadapi separatis APRA
B.Melarang Demonstrasi
C.Menumpas G 30 S PKI
D.Menumpas
gerakan Papua Merdeka
3. Pulau yang sekarang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi
adalah :
A.Sumbawa dan Timor
B.Sipadan dan ligitan
C.Sipadan dan Irian
D.Roti dan ligi
4. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan
mempertahankan wilayah NKRI.Pernyataan ini termaktub dalan :
A.UU RI No 3 tahun 2002
B.Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
C.Pasal 30 UUD 1945
D.Pasal 1 UUD 1945
5. Kewenangan untuk mengatur kepentingan daerah sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
disebut :
A.Desentralisasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
6. Kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu untuk
mengatur daerahnya sendiri dalam ikatan NKRI disebut :
A.Desentraliasi
B.Otonomi Daerah
C.Dekonsentrasi
D.Daerah Otonomi
7. Desentralisasi dibagi menjadi empat type :
A.Politik,Administrasi
B.Politik,Fiskal
C.Politik,ekonomi Fiskal,ekonomi Sosial,budaya
D.Ekonomi,Fiskal EkonomiSosial Sosial,Budaya
8. Dasar hukum desentralisasi adalah :
A.UU No 32 th.2004
B.UU No 22 th
2004
C.UU No 23 th.2004
D.UU No 30 th 2004
9. Visi Otonomi Daerah dirumuskan dalam ruang lingkup utama
yaitu
A.Politik
B.Ekonomi
C.Sosial Budaya
D.Jawaban A,B,C Benar
10. Di bawah ini merupakan Pimpinan MPR RI sekarang :
A.M.Taufik Kiemas,Marzuki Ali
B.M.Tuufik Kiemas,Hajriyanto Tohari
C.Marzuki Ali,Hajriyanto
Tohari
D.Marzuki Ali,Pramono Anung
11. Bupati Musi Rawas periode 2010 – 2015 adalah :
A.Drs.H.Ridwan Mukti
B.H.Nang Ali Sholihin ,SH
C.H.Rajab Semendawai,SH
D.Drs.HM.Syueb Tamat
12. Tujuan Otonomi Daerah :
A.Agar Tugas Pemerintah Pusat menjadi ringan.
B.Untuk mengurangi kekuasaan Presiden
C.Efisiensi
APBN
D.Pengembangan
kehidupan Demokrasi
13. Pemerintahan Daerah terdiri dari :
A.Bupati dan Para Kepala Dinas
B.Bupati dan DPRD
C.Bupati dan Para Ketua Partai
D.Bupati dan Para Camat
14. Aturan tentang Pemerintah Daerah termaktub dalam :
A.Pasal 16 UUD
1945
B.Pasal 18 UUD
1945
C.Pasal 17 UUD 1945
D.Pasal 19 UUD 1945
15. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonomi untuk mengatur pemerintahan dalam sistem NKRI disebut :
A.Tugas Perbantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
16. Penugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah
untuk melaksanakan tugas tertentu diosebut :
A.Tugas Pembantuan
B.Dekonsentrasi
C.Desentralisasi
D.Sentralisasi
17. Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan :
A.Koordinatif
B.Hierarkhis
C.Instruktif
D.Jawaban A,B,C benar
18. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki
hubungan :
A.Keuangan
C.Pelayanan umum
B.Pemanfaatan Sumber daya
D.Jawaban A,B,C Benar
19. UU RI No 33 Tahun 2004
berisi :
A.Otonomi Daerah
B.Pemerintah Daerah
C.Perimbangan keuangan,Pusat, dan Daerah
D.DPR dan DPRD
20. Kewenangan Propinsi diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.
B.Pasal 13 UU
No.32 Th.2004
C.Pasal
14 UU No.32 Th.2004
D.Pasal
15 UU No.32 Th.2004
21. Kewenangan Kabupaten dan kota diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.2004
B.Pasal 13 UU No 32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No 32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No 32 Th.2004
22. DPRD memiliki fungsi :
A.Legislasi,anggaran dan pengawasan
B.Anggaran dan Pengawasan
C..Legislasi dan pengawasan
D.Legislasi dan Anggaran
23. Penyelenggara Pemilihan Bupati adalah :
A.KPUD
B.Gubernur
C.DPRD
D.Mendagri
24. Di bawah ini merupakan hak-hak anggota DPR,kecuali
A.Angket
B.Interpelasi
C.Mendapatkan kekayaan
D.Menyatakan pendapat
25. PBD harus mendapatkan persetujuan dari :
A.Gubernur
B.Sekda
C.Mendagri
D.DPRD
26. P A D singkatan dari
:
A.Penerimaan Asli Daerah
C.Pendapatan Asli Daerah
B.Pinjaman Asli Daerah
D.Program Anggaran Daerah
27. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih
untuk melakukan atau tidak melakukan .
Pernyataan di atas disampaikan oleh :
A.Edwar III
B.Dye
C.Kartasasmita
D.Anderson
28. Agar sesuatu yang digariskan tidak bersifat abstrak dan
dapat terealisasikan.
Kalimat di atas merupakan tujuan dari :
A.Kebijakan Pemerintah
B.Kebijakan Publik
C.Kebijakan Pimpinan
D.Kebijakan Negara
29. Adanya keterbukaan dari lembaga eksekutif dan legislatif
akan menimbulkan:
A.Motivasi membangun
B.Kurangnya kreatifitas
C.Kemunduran
D.Jawaban A,B,C benar
30. Berikut ini merupakan langkah – langkah kegiatan praktek
belajar kewarganegaraan
A. Rumusan Masalah
B. Menentukan sumber informasi
C. Pelaksanaan Show Case
D. Jawaban A,B,C benar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar